ANALISIS WACANA KRITIS PROGRAM MATA NAJWA “BALADA PERDA” DI METROTV

Christo Rico Lado(1*),


(1) Petra Christian University
(*) Corresponding Author

Abstract


Pada 16 Januari 2013, Mata Najwa mengangkat tema Balada Perda di tengah pemberitaan mengenai perda yang kontroversial.  Mata Najwa membahas empat aturan daerah yang mengundang pro dan kontra dalam masyarakat yaitu aturan larangan mengangkang bagi kaum perempuan di Lhokseumawe; aturan nama bayi dengan ciri kedaerahan di Surabaya; inisiatif bupati mengajak pejabat daerah ke penjara di Bualemo; dan aturan wajib mengaji dan mematikan televisi di Kampar. Dalam paradigma kritis, pengunaan bahasa dalam media bersifat sengaja dan memiliki tujuan tertentu. Melihat hal ini, peneliti tertarik melihat wacana yang dibangun dalam episode tersebut.

Peneliti menggunakan teknik analisis wacana kritis model Teun van Dijk dan menemukan bahwa Mata Najwa membangun wacana bahwa perda melayani kepentingan pemerintah; perda mengintervensi privasi masyarakat; dan perda mendiskriminasi kelompok tertentu. Pembentukan wacana ini sekaligus menunjukkan pendefinisian dan penempatan posisi yang dilakukan Mata Najwa terhadap partisipan produksi wacana. Mata Najwa menempatkan Najwa Shihab sebagai pihak yang dominan sehingga realitasnya bisa diterima publik sebagai kebenaran.

Dengan perpaduan analisis teks, kognisi sosial dan konteks, peneliti menemukan wacana yang dibangun Mata Najwa meneguhkan pandangan bahwa perda pasca otonomi daerah mengundang pro dan kontra dalam masyarakat. Peneliti juga menemukan bahwa tayangan Mata Najwa Balada Perda dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi media Metro TV.


Keywords


Analisis Wacana Kritis; Peraturan Daerah; Talk Show; Mata Najwa; Metro TV

Full Text:

PDF

References


Eriyanto.(2012). Analisis wacana: pengantar analisis teks media. Yogyakarta: LKiS.

Tolson, A. (2001). Television talk shows: discourse, performance, spectacle. London: Laurence Erlbaum Associates.

Stokes, J. (2003). How to do media & cultural studies. London: Sage Publications Ltd.

Silalahi, U. (2009). Metode penelitian sosial. Bandung: PT Refika Aditama.

Paturusi, I. A., dkk. (2009). esensi dan urgenitas peraturan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Universitas Hasanuddin, Makassar.

Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia. (2004). Undang-undang no. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Author.

Sudibyo, A. (2006). Politik media dan pertarungan wacana. Yoyakarta: LKiS.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


TEMPLATE JURNAL E-KOMUNIKASI